Kendaraan Bermotor dan Pemerintah

Secara kasat mata, di beberapa kota besar jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat..Pertumbuhan ini menjadi wajar ketika kendaraan bermotor lebih dianggap sebagai alat transportasi yang praktis, efektif , efisien dan tentunya lebih ekonomis.
Saat kemacetan yang telah menjadi makanan sehari-hari pada masyarakat di kota-kota besar, solusi dengan memakai kendaraan bermotor menjadi pilihan utama . Kemampuan kendaraan bermotor dalam menerobos jalan-jalan kecil dirasa dapat menghemat waktu, tenaga dan ongkos.
Kendaraan bermotor telah membumi khususnya dikalangan masyarakat kita. Hal ini logis mengingat akan fungsi dari kendaraan bermotor yang relatif praktis dalam laju mobilitas kegiatan sehari-hari masyarakat kita pada umumnya. Apalagi, hanya dengan uang muka ringan, dan angsuran per bulan yang bisa disesuaikan, membuat kepemilikan kendaraan bermotor didominasi oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi kelas menengah ke bawah.
Efek negatif dari meluapnya kendaraan bermotor seperti sekarang ini terhadap lingkungan pastinya sangat besar. Tercatat ada 20 juta kendaraan bermotor di Indonesia yang 4 jutanya lalu lalang di ibu kota. Mengutip data dari World Bank, bahwa 70 persen sumber pencemar berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Dari sini, secara otomatis, pencemaran udara juga berdampak pada kualitas kesehatan manusia. Merujuk pada hasil penelitian dari Universitas Harvard bahwa kematian yang diakibatkan pencemaran udara mencapai 50.000 dan 100.000 jiwa per tahun.
Masyarakat Indonesia masih enggan meninggalkan kendaraan bermotor dan kendaran pribadi lainnya kemudian dialihkan pada alat transportasi umum. Hal ini memang bisa di maklumi, dikarenakan masih banyak yang perlu dibenahi dari tranportasi umum ini jikalau tidak mau dikatakan buruk. Terbatasnya rute transportasi, dan sering molor waktu masih menjadi masalah klasik yang tak kunjung terselesaikan.
Dalam rangka upaya mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor, sebenarnya kunci untuk mengatasinya berada pada tangan pemerintah walau tetap saja semua komponeen masyarakat saling bekerjasama dalam upaya tersebut. Namun, pemerintah tentu mempunyai andil besar serta tentunya wewenang untuk ‘memaksa’. Apalagi pemaksaan ini demi perbaikan lingkungan yang lebih sehat.
Program “Car Free Day” yang dilaksanakan di Jakarta secara periodik ternyata mendapat respon positif dari masyarakat. Sejenak untuk tidak menggunakan kendaraan bermesin dan menghirup udara yang minim polusi. Bahkan program ini menular ke beberapa kota besar lainnya karena dirasa membawa pengaruh kualitas udara yang sehat walau belum signifikan.
Di DIY, misalnya. Pemkot Kota Yogyakarta memelopori “Sego Segawe” akronim dari Sepeda kanggo Sekolah lan Nyambut Gawe” (Sepeda untuk sekolah dan bekerja) . Program ini pun mendapat respon positif dari masyarakat setempat dengan ikut serta bersepeda.
Selain berbentuk soft policy seperti Car free day dan Sego Segawe, pemerintah nantinya juga harapkan membuat kebijakan yang agak keras terkait pembatasan kendaraan bermotor. Seperti misalnya menaikkan pungutan parkir, pajak kendaraan, dan pembatasan kendaraan dengan menggunakan plat seperti yang sudah diterapkan di luar negeri.
Diharapkan secara pelahan akan ada perubahan budaya dari menggunakan kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi beralih pada alat transportasi umum yang tentunya tranportasi umum tersebut sudah dibenahi total demi kenyamanan pengguna.. Hasilnya, tingkat polusi akan dapat dikurangi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Semoga.